Kebijakan Pemerintah

Di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaku ekonomi yang memiliki fungsi preoritas sebagai dinamisator dan stabilisator, makan pemerintah prlu merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang berkesinambungan guna menyiapkan, mengarahkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Tindakan-tindakan itulah yang kemudian lebih dikenal dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi. Meskipun demikian kebijaksanaan dibidang lain tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan ekonomi itu sendiri.

     A.   Kebijaksanaan selama periode 1966-1969

Kebijakan pemerintah pada periode ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan pada semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintah Orde Lama, terutama dari paham komunis.  Pada masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan penurunan tingkat inflasi dari +/- 650% menjadi  +/- 10%.

     B.    Periode Pelitaa I

Kebijaksanaan paa periode ini dimulaidengan :

1.     Peraturan Pemerintah No.16 Tahun1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import.

2.  Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar, dengan sasaran pokoknya yaitu ;

• Kestabilan haga bahan pokok
• Peningkatan nilai ekspor
• Kelancaran impor
• Penyebaran barang di dalam negeri

     C.   Periode Pelita II

Pada periode ini diisi denga kebijaksanaan mengenai perkreditan untuk mendorong para eksportir kecil dan menengah disamping untuk mendorong kemajuan pengusaha kecil/ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK)

     D.   Periode Pelita III

Periode ini diwarnai dengan devisitnya neraca perdagangan Indonesia, yang disebabkan karena diterapkannya tindakan proteksi dua kuota oleh negara-negara pasaran komoditi ekspor Indonesia.adapun kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang sempat dikeluarkan dalam periode ini adalah :

• Paket Januari 1982
• Paket kebijaksanaan imbal beli
• Kebijaksanaan Devaluasi 1983

     E.    Periode Pelita IV

Beberapa kebijaksanaan pemerintah yang lahir dalam periode ini adalah :

• Kebijaksanaan INPRES No.4 Tahun 1985, kebijaksanaan ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas.
• Paket kebijaksanaan 6 Mei 1968 (PAKEM), bertujuan untuk mendorong sektor swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal.
• Pket devaluasi 1986, tindakan ini ditempuh karna jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah turun.
• Paket kebijaksanaan 25 Oktober 1986, merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal.
• Paket kebijaksanaan 15 Januari 1987, dengan melakukan peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) dalam rangka meningkatkan ekspor migas.
• Paket kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES),  dengan melakukan restrukturisasi bidng ekonomi , terutama dalam usaha memperancar perijinan (deregulasi)
• Paket 27 Oktober 1988, kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar odal dan untuk menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan.
• Paket kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV), dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan laut.
• Paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES) kebijaksanaan di bidang keuangan dengan memberikan keluasan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.

     F.    Periode Pelita V

Pada periode ini, lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian, dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua.

Kebijaksanaan Moneter

Sekumpulan tindakan Pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peresaran uang dan tingkat suku bunga.  Di dalam perekonomian indoneia, kebijakan moneter ini dijalankan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan yang disebut dengan bank Indonesia.

Kebijakan Fiskal

Suatu tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara, dan biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan.

Kebijaksanaan Moneter dan Fiskal di sektor luar negeri

a.        Kebijaksanaan menekan pengeluaran
Kebijaksanaan ini dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/ pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di indonesia.  Misalnya, menaikkan pajak pendapatan dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
 
b.       Kebijakan memindah pengeluaran Kebijaksanaan ini dilakukan dengan cara memindah dan menggeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian Indonesia. Kebijaksanaan ini dapat dilakukan scara paksa dan dapat juga dipergunakan dengan memakai rangsangan. Secara paksa kebijaksanaan ini ditempuh dengan cara mengenakan tarif atau quota dan mengawasi pemakaian valuta asing. Sedangkan kebijaksanaan dengan rangsangan dapat ditempuh dengan cara menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor, menyetabilkan upah dan harga di dalam negeri, dan melakukan devaluasi.

Kebijakan Subsidi BBM

Pada tahun ini banyaknya kontroversi yang dibahas oleh masyarakat yang berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara bertahap karena secara bertahap ini pula subsidi terhadap BBM akan dihapuskan oleh Negara. Banyak yang tidak setuju atas kenaikan dan penghapusan BBM oleh kalangan masyarakat menengah kebawah. Pemerintah melakukan kebijakan itu karena untuk mengseimbangkan anggaran belanja tahunan negara kita dan mengikuti kenaikan minyak dunia. Oleh karena itu, pemerintah sangat terpaksa melakukan kebijakan tersebut.

Dalam kebijakan ini akan membahas Kebijaksanaan pemerintah dalam penghapusan subsidi BBM yang pada akhirnya menaikkan harga BBM di Indonesia itu dan cara penyaluran dana sisa anggaran subsidi BBM itu yang menurut perhitungan APBN jumlah itu sekitar 800 miliar rupiah.

Peran Sektor Luar Negeri Pada Perekonomian Indonesia

A. PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

Jika suatu Negara ingin mencapai kemakmuran, maka mutlak negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan Negara lainnya. Beberapa alasan mengapa suatu negara memerlukan negara lain dalam kehidupan ekonominya adalah :

1.    Tidak semua kebutuhan masyarakatnya dapat dipenuhi oeh komuditi yang dihasilkan di dalam negeri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, harus di lakukan impor dari negara yang memproduksinya. Sebagai contoh meskipun negara arab adalah negara yang kaya, namun tidak dapat menghasilkan karet untuk bahan baku ban mobil, sepatu atau sandal. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku karet tersebut harus membelinyan dari negara-negara yang menghasilkannya.

2.   Karena terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat dipasarkan di dalam negeri, sehingga perlu dicari pasar diluar negeri. Untuk itulah suatu negara membutuhkan negara lain untuk perluasan pasar baginproduknya.

3.      Sebagai sarana untuk melakukan proses alih teknologi. Dengan membeli produk asing suatu negara dapat mempelajari bagaimana produk tersebut dibuat dan dipasarkan, sehingga dalam jangka panjang dapat melakukan produksi untuk barang yang sama.

4.       Perdagangan antar negara ssebagai salah satu cara membina persahabatan dan kepentingen-kepentingan politik lainnya.

5.       Secara ekonomis dan matematis perdagangan antar negara dapat mendatangkan tambahan keunntungan dan efisensi dari dilakukannya tindakan spesialisasibproduksi dari negara-negara yang memiliki keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding.

B. HAMBATAN – HAMBATAN PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

Meskipun setiap negara menyadari bahwa perdagangan negaranya dengan negara lain harus terlaksana dengan baik, lancar, dan saling menguntungkan, namun sering kali negara – negara tersebut membuat suatu kebijaksanaan dalam sektor perdagangan luar negeri yang justru menimbulkan hambatan dalam proses transaksi perdagangan luar negeri.

Namun demikian, dengan mulai dicetusnya era perdagangan bebas maka hambatan-hambantan yang selama ini cukup menggelisahkan akan dicoba untuk dikurangi dan jika mungkin dihapuskan. Adapun bentuk-bentuk hambatan yang selama ini terjadi di antaranya adalah:

1.    Hambatan tariff

Tariff adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu negara (komoditi impor ). Tarif sendiri ditentukan dengan jumlah yang berbeda untuk masing- masing komoditi impor.

2.    Hambatan Quota

Quota termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim dan sering diterapkan oleh suatu negara untuk membatasi masukkan komoditi impor ke negaranya. Quota sendiri dapat diartikan sebagai tindakan pemerintahan suatu negara dengan menentukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk ke negara tersebut. Seperti halnya tariff, tindakan quota ini tertentu tidak akan menyenangkan bgi negara pengekspornya. Andonesia sendiri pernah menghadapi quota impor yang diterapkan oleh system perekonomian amerika.

3.    Hambatan dumping

Meskipun karakteristiknya tidak seperti tariff dan quota, namun dumping sering menjadi suatu masalah bagi suatu negara dalam proses perdagangan luar negerinya, seperti yang dialami baru-baru ini dimana industry sepeda Indonesia di tuduh melakukan politik dumping. Dumping sendiri diartikan sebagai suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah diluar negeri dibanding harga didalam negeri untuk produk yang sama.

4.    Hambatan embargo / sangsi ekonomi

Sejarah membuktikan bahwa suatu negara yang karena tindakannya dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu negara, akan menerima atau dikenakan sanksi ekonomi oleh negara yang lain (PBB). Akibat dari hambatan yang terakhir ini biasanya lebih buruk dan meluas bagi masyarakat yang terkene sanksi ekonomi dari pada akibat yang ditimbulkan oleh hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

Dengan demikian pemerintah menerapkan kebijaksanaan hambatan perdagangan diantaranya adalah :

• Tarif dan quota disamping untuk meningkatkan pendapatan negara dari sector luar negeri, dipergunakan untuk lebih menyeimbangkan keadan neraca pembayaran yang masih deficit. Tariff dan quota juga diterapkan untuk melindungi industry dalam negeri yang masih dalam taraf berkembang, dari serangan komoditi-komoditi asing yang telah lebih dahulu. Selain itu tariff dan quota juga diterapkan untuk mempertahankan tingkat kemakmuran yang telah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat suatu negara.
• Dumping dipergunakan untuk memacu 0perkembangan ekspor lewat kena8ikan permintaan dikarenakan harga yang murah tersebut.
• Sanksi ekonomi diterapkan lebih dikarenakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ham,politik,terorisme dan keamanan internasional.

C. PERAN KURS VALUTA ASING DALAM PEREKONOMIAN LUAR NEGERI INDONESIA

Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara (rupiah misalnya) yang harus dikorbankan atau dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing (dolar). sehingga dengan kata lain jika kita gunakan contoh rupiah dan dolar maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang menggambarkan banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapat satu unit dolar dalam kurun waktub tertentu.

Masalah kurs valuta asing mulai muncul ketika transaksi ekonomi sudah mulai melibatkan dua negara (mata uang) atau lebih, tentunya sebai alat untuk menjembatani perbedaan mata uang dimasing-masing negara.

Beberapa istilah yang biasanya berkaitan dengan kurs valuta asing tersebut yaitu :

• Defresiasi adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
• Afresiasi adalah naiknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dengan demikian jika rupiah mengalami defresiasi (mengalami penurunan nilai maka mata uang dolar akan mengalami afresiasi.
• Spot rate adalah nilai tukar yang masa berlakunya hanya dalam waktu 2×24 jam saja. Sehingga jika sudah melewati batas waktu diatas maka nilai tukar tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

A. PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN DI INDONESIA

       Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah  merupakan konsep perencanaa pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun. 

Sepertì namanya, maka secara garis besar APBN terdìrì dari pos-pos seperti dibawah ini :

• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerìmaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdìri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

       APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dìnamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerìntah yang berasal dari selisih antara penerìmaan dalam negeri dengan pengeluran rutìn, belum sepenuhnya menutupì kebutuhan bìaya pembangunan di Indonesia.

       Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan peme'rìmah sebagai sumber pembìayaan pembangunan terbesar, terus mengalamì penińgkatan, namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dìbutuhkan masìh jauh darì yang dìharapkan. Namun demikian mulaì tahun terakhìr PELITA I, prosentase tabungan pemerintah sudah mulaì  besar dibandìng pìnjaman Iuar negeri. Hal ini tidak terlepas darì peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan. Serta dengan dukungan beberapa kebijaksanaan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya penìngkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadìnya deñsit anggaran pembangunan, Indonesia  mengupayakan sumber dana dari luar negerì, dan meskipun lGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum ìnternasional yang secara formal membantu pembìayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahimya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu dìingat, bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagaì pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerìntahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.

B. PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

       Secara garis besar sumber penerimaan negara berasal dari :

• Penerimaan dalam negeri
• Penerimaan Pembangunan

       B.1. Penerimaan Dalam Negeri

Pertama, penerimaan dalam negeri, untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde Baru masih cukup menggantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.

Namun dengan mulai dengan tidak menentunya harga minyak dunia, maka mulai didasari bahwa ketergantungan penerimaan dari sektor migas perlu dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijakan diantaranya :

1. Deregulasi bidang perbankan ( 1 Juni 1983 ), yakni dengan mengurangi peran bank sentral, serta memberi hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suka bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deregualasi ini adalah meningkatnya tabungan masyarakat
2. Deregulasi bdiang perpajakan ( UU baru, 1 Januari 1984 ), untuk memperbaiki penerimaan Negara
3. Kebijakan-kebijakan lain yang selanjutanya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap

       B.2. Penerimaan Pembangunan

Meskipun telah menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dama tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dana yang berasal dari luar negri. Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negri ( hutang bagi Indonesia ) tersebut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar negri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengambilan cicilan pokok dan bunganya).

C. PERKIRAAN PENNGELUARAN NEGARA

       Secara garis besar, pengeluaran Negara dikelompokan menjadi dua yakni :

• Pengeluaran rutin dan
• Pengeluaran Pembangunan

       C.1. Pengeluaran Rutin Negara

Pengeluaran rutin Negara, adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya :

• Pengeluaran untuk belanja pegawai
• Pengeluaran untuk belanja barang
• Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
• Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
• Pengeluaran lain-lain

       C.2. Pengeluaran Pembangunan

Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah :

• Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga Negara, diantaranya untuk mebiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga negara bersangkutan
• Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah ( Dati I dan II )
• Pengeluaran pembangunan lainnya

D. DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

       Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah :

       D.1. Penerimaan Dalam Negeri dari MIGAS

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

• Produksi minyak rata-rata per hari
• Harga rata-rata ekspor minuak mentah

       D.2. Penerimaan Dalam Negeri diluar MIGAS

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

• Pajak penghasilan
• Pajak pertambahan nilai
• Bea masuk
• Cukai
• Pajak ekspor
• Pajak bumi dan bangunan
• Bea materai
• Pajak lainnya
• Penerimaan bukan pajak
• Penerimaan dari hasil penjualan BBM

        D.3. Penerimaan Pembangunan

Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek