Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

A. PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN DI INDONESIA

       Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah  merupakan konsep perencanaa pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun. 

Sepertì namanya, maka secara garis besar APBN terdìrì dari pos-pos seperti dibawah ini :

• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerìmaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdìri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

       APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dìnamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerìntah yang berasal dari selisih antara penerìmaan dalam negeri dengan pengeluran rutìn, belum sepenuhnya menutupì kebutuhan bìaya pembangunan di Indonesia.

       Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan peme'rìmah sebagai sumber pembìayaan pembangunan terbesar, terus mengalamì penińgkatan, namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dìbutuhkan masìh jauh darì yang dìharapkan. Namun demikian mulaì tahun terakhìr PELITA I, prosentase tabungan pemerintah sudah mulaì  besar dibandìng pìnjaman Iuar negeri. Hal ini tidak terlepas darì peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan. Serta dengan dukungan beberapa kebijaksanaan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya penìngkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadìnya deñsit anggaran pembangunan, Indonesia  mengupayakan sumber dana dari luar negerì, dan meskipun lGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum ìnternasional yang secara formal membantu pembìayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahimya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu dìingat, bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagaì pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerìntahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.

B. PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

       Secara garis besar sumber penerimaan negara berasal dari :

• Penerimaan dalam negeri
• Penerimaan Pembangunan

       B.1. Penerimaan Dalam Negeri

Pertama, penerimaan dalam negeri, untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde Baru masih cukup menggantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.

Namun dengan mulai dengan tidak menentunya harga minyak dunia, maka mulai didasari bahwa ketergantungan penerimaan dari sektor migas perlu dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijakan diantaranya :

1. Deregulasi bidang perbankan ( 1 Juni 1983 ), yakni dengan mengurangi peran bank sentral, serta memberi hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suka bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deregualasi ini adalah meningkatnya tabungan masyarakat
2. Deregulasi bdiang perpajakan ( UU baru, 1 Januari 1984 ), untuk memperbaiki penerimaan Negara
3. Kebijakan-kebijakan lain yang selanjutanya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap

       B.2. Penerimaan Pembangunan

Meskipun telah menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dama tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dana yang berasal dari luar negri. Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negri ( hutang bagi Indonesia ) tersebut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar negri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengambilan cicilan pokok dan bunganya).

C. PERKIRAAN PENNGELUARAN NEGARA

       Secara garis besar, pengeluaran Negara dikelompokan menjadi dua yakni :

• Pengeluaran rutin dan
• Pengeluaran Pembangunan

       C.1. Pengeluaran Rutin Negara

Pengeluaran rutin Negara, adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya :

• Pengeluaran untuk belanja pegawai
• Pengeluaran untuk belanja barang
• Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
• Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
• Pengeluaran lain-lain

       C.2. Pengeluaran Pembangunan

Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah :

• Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga Negara, diantaranya untuk mebiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga negara bersangkutan
• Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah ( Dati I dan II )
• Pengeluaran pembangunan lainnya

D. DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

       Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah :

       D.1. Penerimaan Dalam Negeri dari MIGAS

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

• Produksi minyak rata-rata per hari
• Harga rata-rata ekspor minuak mentah

       D.2. Penerimaan Dalam Negeri diluar MIGAS

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

• Pajak penghasilan
• Pajak pertambahan nilai
• Bea masuk
• Cukai
• Pajak ekspor
• Pajak bumi dan bangunan
• Bea materai
• Pajak lainnya
• Penerimaan bukan pajak
• Penerimaan dari hasil penjualan BBM

        D.3. Penerimaan Pembangunan

Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

      A.      PENDAPATAN NASIONAL

Salah satu indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah yang disebut dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat dìartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasìlkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.

Pendapatan nasional sering dipergunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :

• Menentukan laju tìngkat perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu negara
• Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya
• Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya

Meskipun demikian tidak semua ahli ekonomi setuju jika hanya pendapatan perkapita saja yang dijadikan ukuran  kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Adapun kritik tersebut diantaranya adalah :

• Ada faktor-faktor lain di luar pendapatan yang akan berpengaruh pada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan 
• Kesejahteraan masyarakat masih sering bersifat subjektif. Tìap orang mempunyai pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur kesejahteraannyapun berbeda

Beberapa tokoh ekonomi yang memberikan masukan terhadap ukuran~ ukuran kemakmuran dan kesejahteraan diantaranya adalah :

     Dudley Seers mengemukakan, bahwa paling tidak ada 3 masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat pembangunan suatu nègara. 3 masalah tersebut adalah :

• Tingkat kemiskinan
• Tìngkat pengangguran
• Tingkat ketimpangan di berbagai bidang

     J.L. Tamba, berpendapat bahwa ada 4 hal sebagaì dasar untuk mengukur perekonomian dan kemakmuran di Indonesia. 4 hal tersebut adalah :

1. Kesehatan dan keamanan
2. Pendìdìkan keahlian dan standart hidup
3. Pendapatan
4. Pemukiman

    Hendra Esmara, lebih memilih 3 komponen yang ia anggap perlu diperhatikan dalam rangka mengukur kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara, yakni :

1. Penduduk dan kesempatan kerja
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Pemeratan dan kesejahteraan masyarakat

Untuk mendapatkan nilai atau angka indikator tersebut digunakan tiga pendekatan perhitungan, yakni :

1. Pendekatan produksi
2. Pendekatan pengeluaran
3. Pendekatan pendapatan

Sedangkan konsep perhitungan yang dipergunakan adalah :

1. Konsep kewarganegaraan, dan
2. Konsep kewilayahan

Menghitung pendapatan nasional Indonesia dengan pendekatan produksi ( GDP )

GDP ( Gross Domestic Product ) atau Produksì Domestìk Bruto adalah pendapatan nasìonal yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegìatan produksì yang dìlakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi di wìlayah Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.

Yang perlu diingat dalam perhitungan tersebut, jangan sampai tcrjadi perhitungan ganda ( double counting ) yang dapat menyebabkan pendapatan nasional ( GDP ) Indonesia tampak lebih besar. Salah satu akibatnya adalah, seolah-olah negara Indonesia sudah cukup maju dan makmur ( terlìhat dari GDP yang tampak besar ), sehingga bantuan luar negeri akan dialihkan ke negara yang lebìh membutuhkan. Dengan demikian kita akan kehilangan kesempatan mendapatkan tambahan dana pembangunan, sedangkan kita sesungguhnya masih sangat membutuhkannya.

Untuk menghindarì kesalahan perhitungan ganda tersebut dapat digunakan salah satu dari dua cara di bawah ini.

Pertama, GDP dihitung hanya dari nilai akhir dari suatu produk saja, misalnya untuk industri otomotif, hasil akhimya saja ( mobil ) yang akan dihitung.

Kedua dengan menjumlahkan nilaì tambah dati masìng-masing komodìti yang diha>ìlkan oleh masìng-masing produsen, sehìngga jika kita gunakan Ilustrasì di atas. maka pendapatan nasional ( GDP ) Indonesia dengan cara ini akan menghasilkan jumlah yang sama.

Sebagaì catatan, Gross Domcstìc Product ini dìperoleh dengan menggunakan konsep Kewìlayahan, artinya nìlai produksi tersebut diperoleh dari seluruh kegiatan produksi dati semua pelaku ekonomi yang melaksanakan kegialan produksinya di wilayah Indonesia saja, tidak dìlihat apakah dia berwarga negara Indonesia atau warga ncgara asing.

Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Pengeluaran ( GNP )

GNP( Gross National Product ) adalah pendapatan nasìonal yang nilaìnya diperoleh-dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelakulsektor ekonomi di Indonesia, yang berwarga negara Indonesìa, dalam kurun waktu tenentu. Cara memperoleh nilai GNP ini sangat berbeda dengan cara memperoleh GDP, jika GDP dìbatasi oleh wilayah, maka GNP dìbatasì oleh kewarganegaraan, karena konsep yang dipergunakannya adalah konsep kewarganegaraan, artìnya nilai pengeluaran tersebut dihitung dari pelaku ekonomi yang berkewarganegaraan Indonesia saja.

Ilustrasi perhitungannya adalah :

Pengeluaran dari sektor rumah tangga ( untuk konsumsi )                 XXX

Pengeluaran darì sektor swasta ( untuk ìnvestasi )                              XXX

Pengeluaran pemerintah ( Goverment expenditure )                         XXX

Sektor luar negeri/Ekport netto ( Ekspor  Impor )                       ( XXX )   +

Pendapatan nasìonal ( GNP ) Inonesìa adalah                      XXX

Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Pendapatan ( NI )

NI ( National Income ) adalah pendapatan nasional yang nilainya didapat dengan cara menjumlahkan semua hasil/pendapatan yang diperoîeh semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Nilai NI yang tampaknya oleh kalangan akademisi dinotasìkan dengan Y.

Ilustrasi sederhana dati perhitungan NI ini adalah :

Pendaptan dari Sektor rumah tangga berupa gaji/upah                      XXX

Pendaptan dari Sektor swasta laba, misalnya                                       XXX

Pendapatan pemerintah                                                                    XXX

Pendapatan Sektor Iuar negeri, devisa misalnya                                   XXX   +    

Pendapatan Nasional Indonesia ( NI )                                               XXX  

Agar pendapatan nasional ( GNP ) nilainya sama dengan GDP, maka GNP tersebut hams dikurangi terlebih dahulu dengan apa yang disebut dengan ‘pendapatan netto luar negeri dari faktor produksi’. Yang dimaskud dengan pendapatan netto luar negerì terhadap faktor produksi adalah selisih antara penerimaan sumber daya Indonesia yang bekerja di negara lain dengan pengeluaran negara Indonesia untuk orang asing yang bekerja di Indonesia. Dan bila di lihat darì neraca jasa Indonesia, masih menunjukkan nilaì yang negatif ( defìsit ). Hal ini perlu dilakukan mengingat dasar perhitungan kedua jenis pendapatan nasìonal tersebut diperoleh dengan pendekatan dan konsep perhitungan yang berbeda ( kewarganegaraa dan kewilayahan ). Dengan demikian jika dìtuliskan dalam bentuk formula adalah :

• GDP = GNP - Pendapatan netto luar negeri terhadap faktor produksi
• GDP = GNP - ( Penerimaan f.produksi WNI di LN  Penerimaan f.prod WNA di Indonesia

Sedangkan untuk menyesuaikan kedua jenìs pendapatan nasional tersebut dengan NI, diperlukan formulasi sebagai berìkut :

• NI = GNP – Deprcsiasi - Tx tak langsung, dimana GNP - Depresiasì sendiri sering disebut dengan NNP ( Net National Product ) atau Produksi Nasional Bersìh
• NI = GDP – Depresìasi - Tx tak langsung, dìmana GDP - Depresiasl sendirì sering dìsebut dengan NDP( Net Domistic Product ) atau Produksi Domistik Bersih

Dìsamping ketìga ìstilah pendapatan nasional tersebut (GDP, GNP. NI) tersebut, masih ada bebera istìlah yang berkaìtan dengan pendapatan nasional, yakni :

Pendapatan nasíonal yang siap dibelanjakan ( Y disposible )

Yang dìmaksud dengan pendapatan nasìonal ( Y ) disposìble adalah pendapatan nasìonal yang telah siap untuk dibelanjakan. Nilaì Y dìsposible ini berasal dari NI ( National Income ) setelah ditambah dengan pengeluaran pemerìntah berupa transfer/subsidi dan kemudian dikurangi dengan pajak langsung yang ditetapkan pemerìntah. Jika dìtulis dalam formula, nìlainya dìperoleh dari :

Y dìsposible = Nl + Tr  Tx langsung, dimana

Tr = Goverment Transfer, subsidì pemerintah

Tx = Pajak Iangsung

Y príbadi

Pendapatan nasìonal  adalah pendapatan nasional disposìble yang telah dìkurangì dengan pajak pribadì, dihitung dengan formula :

Yp = Yd - Tx pribadi, dimana :

Yp = Pendapatan nasional pribadi

Yd = Pendapatan nasional disposable

Pendapatan Nasional Per kapíta

Pendapatan per kapita/tahun biasanya digunakan sebagai salah satu indikator  dalam melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita ini diperoleh dengan membagi pendapatan nasional ( GNP atau GDP ) dengan jumlah penduduk di suatu negara ( Indonesia ) 

B. KEMISKINAN

Salah satu masalah yang cukup mendesak untuk diatasi oleh suatu negara adalah masalah kemiskìnan. Untuk ìtulah ekonomi Indonesia memiliki Trilogì Pembangunan yang dìdalamnya ada poin pemerataan. Meskipun sampai dengan saat ini rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan masih cukup besar ( +/- dari 100 orang Indonesia, ll-l2 orang diantaranya masìh miskìn ), namun upaya untuk mengentaskan mereka terus diupayakan. Beberapa diantaranya adalah dengan program IDT ( Inpres Desa Tertinggal ) dan kemitraan pengusaha besar dan pengusaha kecil yang dicanangkan oleh pemerìntah.

Peta Perekonomian Indonesia

     A.   KEADAAN GEOGRAFIS

Kenyataan pertama yang harus diakui adalah bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan, dengan luas keseluruhan +/- 195 sampai dengan 200 juta Ha. Keadaan demikian dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi pegi perkembangan perekonomian kita.

Banyaknya pulau akan menjadi kekuatan dan kesempatan, jika pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dengan prisip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangnya sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun pasar internasional. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan Negara andalan melalui industri pariwisata.

Namun kenyataan itu juga dapat menjadi kelemahan dan ancaman bag perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika banyak pihak luar yang secara illegal mengambil kekayaan Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dari dari pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Di pihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut.

Kenyataan kedua adalah, bahwa di Indonesia hanya mengenal dua musim. Dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangan spesifik sifatnya.

Kenyataan ketiga adalah, Negara Indonesia kaya akan bahan tambang, dan seperti telah sejarah buktikan, salah satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan Negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita berani ditetapkan 7,5% (masa Repelita II).

Kenyataan keempat adalah, bahwa wilayah Indonesia menempati posisi yang sangat strategis, terletak diantara dua benua dan dua samudra dengan segala perkembangannya. Karena itu kita harus dapat memanfaatkannya, sedemikian rupa sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi akan singgah dan membawa dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia. Yang perlu dilakukan tentunya mempersiapkan segala sesuatu seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara, serta infrastruktur lainnya.

     B.    MATA PENCAHARIAN

Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki Indonesia, dapat ditarik beberapa hal diantaranya :

1. Mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar masih berada di sektor pertanian (agraris), yang tinggal dipedesaan dengan mata pencaharian seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan sejenisnya.
2. Konstribusi sektor pertanian terhadap GPD (Gross Domestic Product) secara absolute masih dominan, namun dibanding sektor di luar pertanian menampakkan adanya penurunan dalam prosentase.
3. Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah, bahwa komuditi yang dihasilkan dari sektor ini relative tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan komuditi yang sihasilkan sektor lain (industry).

     C.   SUMBER DAYA MANUSIA

Pertumbuhan penduduk Indonesia sebelum Orde baru masih cukup tinggi +/- 2,8%. Setelah pemerintah Orde baru menyadari pertumbuhan harus dikurangi, maka mulai Repelita I sampai dengan Repelita IV, pertumbuhan penduduk kita hanya berkisar antara 2,1% sampai dengan 2,3 % dab 1,9% diperkirakan untuk Repelita selanjutnya.

Sebagai salah satu Negara yang masih berkembang, Indonesia memang menghadapi masalah sumber daya manusia, diantaranya :

• Pertumbuhan penduduk yang masih sangat tinggi
• Penyebaran yang kurang merata
• Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk, yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk berusia muda serta mutu penduduk yang masih relative rendah

Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi Negara. Banyaknya penduduk akan menambah beban sumber daya produktif terhadap sumber daya manusia yang belum produktif. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah :

• Melaksanakan program keluarga berencana
• Meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan pendidikan formal maupun informal

Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Akibatnya adalah terjadi ketimpangan daerah miskin dan daerah kaya. Tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah :

• Penyelenggaraan program transmigrasi, sehingga akan terjadi pemerataan sumber daya ke daerah-daerah yang masih dibutuhkan
• Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di daerah-daerah tertinggal

Komposisi penduduk yang tidak seimbang dapat menimbulakan proses regenerasi kegiatan produksi yang tidak lancer. Akibatnya pada masa tunggu yang sebenarnya tidak perlu terjadi, karena kebutuhan hidup tidak bisa menerima istilah tunggu. Langkah-langkah yang akan dan telah ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah :

• Meninjau kembali sistem pendidikan di Indonesia yang masih bersifat umum, untuk dapat lebih disesuaikan dengan disiplin ilmu khusus yang lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan.
• Meciptakan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih mendukung

Adapun sasaran kebijakan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal-hal berikut :

1. Memperluas lapangan kerja untuk dapat menyerap pertambahan angkatan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran
2. Membina angkatan kerja baru yang memasuki pasar melalui latihan keterampilan untuk berusaha sendiri maupun untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia
3. Membina dan melindungi para pekerja melalui mekanisme hubungan kerja yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 (Hubungan Industrial Pancasila), memperbaiki kondisi-kondisi dan lingkungan kerja agar sehat dan aman serta menungkatkan kesejahteraan pekerja
4. Meningkatkan peranan pasar kerja, agar penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan tenaga kerja dapat menunjang kegiatan pembangunan
5. Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja melalui usaha pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari perencanaan tenaga kerja terpadu

     D.   INVESTASI

Untuk memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pengembangan di Indonesia, terkumpulnya modal dan sumber daya sebagai investasi, menduduki peran yang sangat penting.

Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengharapkan dana investasi dari masyarakat. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besar di selisih penerimaan dan pengeluaran/ biaya rutin pemerintah. Namun sayangnya pemerintah tidak dapat terus-menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut. Perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah :

1. Lebih mengembangan ekspor komoditi non-migas, sehingga secara absolute dapat meningkatkan penerimaan oemerintah dari sektor luar negri
2. Mengusahakan adanya pinjaman luar negri yang memiliki syarat lunak serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas
3. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing, sehingga makin banyak PMA yang masuk ke Indonesia
4. Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah, agar mereka secepatnya dapat berjalan bersama dengan pengusaha besar dalam rangka peningkatan produktifitas